Berita Terkini MA-RI

RSS Berita Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Sebanyak 1549 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) Mengikuti Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Bandung " Humas: Setelah Mahkamah Agung (MA) mengumumkan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan (MA) Tahun 2018 yang di nyatakan lulus untuk mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 1549 peserta, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018. Pelaksanaan tes SKB CPNS MA selama 5 hari di 12 Wilayah Kantor Badan Kepegawianan Negara (BKN) Pusat dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Daerah (Kanreg BKD) dimulai pada hari ini Senin, 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 Tingkat Provinsi.

Mulai hari ini sampai 5 hari kedepan sebanyak 1549 peserta CPNS di lingkungan MA Tahun 2018 yang mengikuti ujian tes SKB yang tersebar di 12 wilayan kantor BKN/BKD tingkat Provinsi, 1. untuk wilayah Jakarta yang meliputi Lampung, Banten dan Kalimantan Barat sebanyak 412 peserta, 2. wilayah Yogyakarta sebanyak 222 peserta, 3. wilayah Jawa Timur " Surabaya yang meliputi Bali " Denpasar, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 212 peserta, 4. Wilayah Semarang " Jawa Tengah sebanyak 124 peserta, 5. Wilayah Medan " Sumatera Utara dan Aceh sebanyank 135 peserta, 6. Padang " Sumatera Barat sebanyak 61 peserta, 7. Palembang " Sumatera Selatan yang meliputi Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 121 peserta, 8. Pekanbaru " Riau sebanyak 42 peserta, 9. Wilayah Makassar " Sulawesi Selatan yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara sebanyak 76 peserta, 10. Jayapura " Papua sebanyak 13 peserta, 11. Wilayah Banjarmasin " Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sebanyak 40 peserta.

Dan terakhir 12. untuk Wilayah Bandung " Jawa Barat bertempat di Kantor Regional III Badan Kepegawian Daera Bandung sebanyak 91 peserta, Pelaksanaan tes ini di awali dengan pembacaan tata tertib tes SKB yang di bacakan ole Panitia Daerah. Selanjutnya peserta mengikuti serangkaian proses mulai dari pengecekan kartu ujian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), scan barkot dan tanda stempel oleh panitia daerah serta dilanjutkan para peserta tes menuju ruang tansit sampai menyimpan barang bawaan peserta, pemeriksaan oleh petugas panitia daerah dan sampai pengecekan kembali kartu ujian peserta dan KTP oleh petugas dari ruang CAT BKN/ BKD setempat sampai akhirnya masuk ke ruang Computer Asistent Test (CAT) yang di mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Selesai pelaksanaan tes SKB penandatanganan berita acara hasil CAT dari panitia daera BKD dan panitia pusat dari MA yang di terima oleh Kepala Biro Keuangan MA Sahwan dan di Saksiikan oleh Kepala Biro Kepegawaian MA Agus Zainal Mutaqin dan panitia daerah.

2. Beri Perlindungan Hukum Bagi WNI, MA Melaksanakan Sidang Penetapan Nikah Di Sabah Malaysia.

Sabah-Humas: Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bekerjasama dengan Satgas Perlindungan WNI KJRI Kota Kinabalu, Malysia menyelenggarakan Sidang Itsbat Nikah Tahap II Tahun 2018 pada tanggal 3-5 Desember 2018. Acara dibuka oleh Konsul Jenderal RI Kinabalu dan dihadiri Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Aco Nur, SH, MH serta tim hakim dan panitera pelaksana sidang itsbat yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.. Hadir pula dalam kesempatan ini tim KBRI Kuala Lumpur dalam rangka studi banding menjelang pelaksanaan kegiatan yang sama di Kuala Lumpur bulan Januari 2019.

Menurut Rima Diah Pramudyawati, pelaksana fungsi konselor I KJRI Kinabalu, berdasarkan data penerbitan paspor periode 2012-2017 serta lapor diri, terdapat sebanyak 151.979 orang WNI yang menetap di wilayah kerja KJRI Kota Kinabalu. Mengingat letak Sabah yang berbatasan langsung dengan Indonesia (Kalimantan Utara), banyak pula WNI yang datang dan kemudian menetap di Sabah tanpa memiliki dokumen identitas diri apa pun. total WNI termasuk yang tidak berdokumen diperkirakan 350.000 ujarnya

Sebagian besar WNI yang berada di Sabah bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan ada pula yang bekerja sebagai nelayan di kapal-kapal penangkap ikan Malaysia. Dengan jumlah sebesar itu, potensi persoalan hukum yang dihadapi para WNI ini juga semakin besar dan komplek. kami sangat apresiasi terhadap program yang yang dilakukan oleh mahkamah Agung iniucapnya

Pada sambutan pembukaan kegiatan, Konsul Jenderal RI, Khrisna Djaelani menekankan hakikat Itsbat Nikah sebagai wujud perlindungan dini bagi setiap warga Indonesia dimanapun berada. Oleh karena itu kepada seluruh pasangan diingatkan akta nikah yang akan diterima dari Sidang ini adalah dokumen hukum penting yang harus dijaga dengan baik karena berimplikasi pada kepastian hukum, tidak hanya terhadap status perkawinan mereka, tetapi juga status anak dan harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Komitmen Mahkamah Agung Dalam Melayani Masyarakat

Sementara itu Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Dr. H. Aco Nur, SH, MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung RI untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum di manapun berada. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014, Mahkamah Agung mengamanatkan kepada semua pengadilan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan berada di daerah terpencil. Terkait itu, MA akan terus memberi dukungan bagi pelaksanaan sidang penetapan nikah ini, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di negara-negara lain. MA berkomitmen untuk turut serta menghadirkan peran Negara kepada WNI dimanapun berada lanjut Dirjen.

Sidang di luar negeri ini didanai atas kerja sama MARI dengan Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Ditjen Badilag dan KJRI Kota Kinabalu telah menyelenggarakan kegiatan Sidang Itsbat Nikah sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2011, dengan jumlah pasangan yang dikabulkan permohonannya sebanyak 1.920 pasang.

Peradilan Agama konsisten melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan posisi hukum dan kapasitas perempuan dan masyrakat marjinal untuk mendapatkan hak-haknya dalam keluarga dan mendapatkan akses yang lebih luas dan leluasa terhadap pelayanan-pelayanan publik. Dokumen pernikahan adalah dokumen kunci bagi para warga negara indonesia dimanapun berada karena dengannya akan membuka akses terkait pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan yang merka dapatkan.

Dirjen Badilag juga menyampaikan simpati atas kondisi yang dihadapi para WNI yang terpaksa menempuh jalan menikah secara tidak resmi akibat ketiadaan akses mereka kepada Lembaga Perkawinan resmi akibat peraturan hukum setempat yang tidak membolehkan pekerja asing melakukan perkawinan selama bekerja di Malaysia. Oleh karena itu ia berjanji akan mempertimbangkan pengiriman dua Majelis Hakim Pengadilan Agama atas biaya Mahkamah Agung RI pada setiap kegiatan Itsbat di Sabah agar jumlah pasangan nikah siri yang disahkan dapat lebih banyak lagi, serta kemungkinan pembebasan biaya Itsbat bagi WNI/PMI di Sabah.

Dalam kegiatan ini, Sebanyak 260 pasangan WNI/PMI dari 31 ladang sawit (kelurahan) di wilayah kerja negeri Sabah terdaftar sebagai peserta, dan dari jumlah tersebut sebanyak 240 pasangan (92,3%) dapat disahkan pernikahannya dan memperoleh Akta Nikah, 12 pasangan digugurkan karena tidak hadir, dan delapan pasangan diminta melengkapi dokumen pernikahannya. Selain Akta Nikah, Satgas PWNI juga menerbitkan 178 Surat Bukti Pencatatan Kelahiran bagi anak-anak peserta Itsbat. Dan dengan disahkannya 240 pasangan suami istri tersebut, maka sebanyak 1.070 anak terlindungi hak hukumnya. Selain pelayanan pengesahan pernikahan juga diadakan kegiatan penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) secara gratis bagi anak-anak mereka. Tercatat sebanyak 178 SPBK telah diterbitkan selama 3 hari penyelenggaraan Sidang.

Selain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran WNI terhadap pentingnya dokumen kewarganegaraan, yang tidak hanya diperlukan ketika berurusan dengan instansi setempat, namun juga memberi rasa aman jika terjadi suatu peristiwa hukum.

Kunjungan Ke Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Disela-sela kunjungan kerjanya, Dirjen Badilag, MARI bersama tim delegasi juga berkesempatan untuk melakukan courtesy call kepada Ketua Mahkamah Tinggi Syariah Kota Kinabalu, Datuk Jasri. Dalam pembukaannya Dirjen Badilag menyampaikan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh WNI di Sabah khususnya bagi mereka yang belum mencatatkan pernikahannya pada lembaga yang berwenang. Hal ini mengakibatkan, tidak adanya kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga Perwakilan RI terdorong untuk menyelenggarakan program itsbat nikah. Datuk Jasri menanggapi positif dan mengapresiasi upaya pelindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI. Keduanya juga sepakat untuk mejajaki kerja sama kedepannya untuk meningkatkan pemahaman antara dua negara terkait sistem hukum dan peradilan yang berbeda. Dirjen Badilag juga menyampaikan undangannya kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk datang dan mempelajari sistem peradilan di Indonesia terkait program-program kerja Mahkamah Agung dalam menigkatkan pelayanan hukumnya, seperti penanganan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP), Akreditasi Penjamin Mutu (APM) dan penerapan pengadilan elktronik (E-Court). (RS/RHM/AHB)

3. Mahkamah Agung RI Berpartisipasi Dalam Dialog Yudisial Regional AsiaTenggara 2018

Bangkok-Humas: Mahkamah Agung RI, memenuhi undangan dari the International Commission of Jurists (ICJ) dan United Nation (UN) Women, dalam acara Dialog Yudisial Regional Asia Tenggara 2018, yang diadakan pada tanggal 01 dan 02 Desember 2018, di The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin oleh ibu Dr.Sudarmawatiningsih,S.H.,M.H (Hakim Tinggi PT Denpasar/ Anggota Pokja Perempuan dan Anak), dan didampingi oleh Dr.Hj.Nirwana,S.H.,M.Hum (Hakim Tinggi PT Makasar/ Anggota Pokja Perempuan dan Anak), Istiningsih Rahayu, SH.,M.Hum (Hakim Tinggi PT. Denpasar), Martini Marja, S.H., M.H (Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil), F. Willem Saija, S.H., M.H (Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil), Dra.Hj.Istianah.S.Ag (Hakim PA Jakarta Pusat/ Anggota Pokja Perempuan dan Anak), Rut Endang Lestari,S.H (Hakim Yustisial MA/PP Kamar TUN), Emmy Evelina Marpaung.S.H (Hakim Yustisial MA/PP Kamar Pidana), Frieske Purnama Pohan, S.H.,M.H (Hakim Yustisial MA/PP Kamar Perdata), Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T.,S.H.,M.T.,M.H (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI).

Inti dari sambutan yang disampaikan oleh ketiganya, bahwa Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan - The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB, mewajibkan Negara Pihak untuk mencapai dengan segala cara yang tepat dan tanpa penundaan, kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW mendefinisikan apa yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan agenda untuk aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. termasuk perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses keadilan, melalui adopsi hukum domestik dan keputusan pengadilan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan menangani jender sikap diskriminatif yang ada dan perilaku stereotip oleh penyedia keadilan - yang masih menjadi tantangan yang signifikan di wilayah ini.

Pelaksanaan CEDAW di tingkat nasional masih membutuhkan kejelasan dan pemahaman untuk diterjemahkan ke dalam undang-undang dan peraturan nasional dan bagi penyedia keadilan untuk dapat sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip ke dalam praktek mereka. Peradilan memiliki peran penting untuk bermain dalam melaksanakan CEDAW di tingkat nasional. Mereka memiliki peran penting untuk dapat memastikan penghapusan stereotip jender dalam memberikan keadilan karena merupakan komponen penting dari mempromosikan akses perempuan terhadap keadilan. Untuk melakukannya, hakim, sebagai pengantar utama, harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang CEDAW dan prinsip-prinsip hak asasi manusia lainnya untuk dapat menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam praktek melaksanakan hukum nasional mereka.

Seperti yang telah diketahui bahwa Mahkamah Agung Indonesia, pada tahun 2017, telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, berdasarkan Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia. Penerapan regulasi penting ini didukung oleh inisiatif dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak di Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada tahun 2017, Mahkamah Agung Indonesia, melalui dukungan dari kantor negara PBB Perempuan, mengembangkan modul pelatihan bagi para hakim tentang cara menggunakan Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia.

Pertemuan ini juga bertujuan mempertemukan para hakim dari Asia Tenggara sehingga dapat mengidentifikasi persoalan- persoalan dan hambatan- hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai hakim yang menangani perkara, khususnya yang ada isu perspektip jender dan stereotip jender.

Akhir acara, dilakukan moot court (Peradilan Semu), peserta dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, dimana para peserta berakting dengan menggambarkan praktik peradilan yang baik dan praktik peradian yang buruk. Pada penutupan acara, para peserta berkomitmen agar pada masa yang akan datang, sudah tidak ada praktik- praktik diskriminasi terhadap perempuan, pandangan stereotip jender dan para perempuan akan mendapatkan hak kesetaraan jender seperti yang diharapkan dan diperjuangkan selama ini.(Cakra/Humas)