Sejarah Pengadilan

Sejarah Pengadilan Agama Indramayu

Sebelum Kemerdekaan

Pada masa sebelum merdeka Daerah Indramayu berada di bawah kekuasaan Raja Padjadjaran. Sebelum Agama Islam masuk Padjadjaran di dominasi oleh Agama Hindu, pada waktu itu dalam sisitem ketatanegaraan Kerajaan Padjadjaran kekuasaan kehakimannya dilakukan oleh dua lembaga kehakiman yaitu Peradilan Perdata dan Peradilan Padu;

Peradilan Perdata adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara yang menjadi urusan Raja dan Hukum Materilnya bersumber pada sebuah “papakem” atau “Kitab Hukum Hindu”, sedangkan Peradilan Padu adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja, dan hokum materilnya bersumber pada kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat (Adat);

Setelah Islam masuk menguasai masyarakat Padjadjaran, termasuk masyarakat Indramayu maka Sistem Peradilan Islam pun menjadi salah satu peradilan yang ada pada pelaksanaan ketatanegaraan Padjadjaran. Perkembangan system peradilannya mulai dari tingkatan yang bersifat Tahkim, Tauliyah dari Ahlul hilli wal aqdli, dan kemudian Tauliyah Imam/Pimpinan Negara (yang telah berbentuk al-qadla);

Pada waktu Islam telah merambah ke dalam kekuasaan Padjadjaran, maka Peradilan Perdata yang semula dipimpin langsung oleh Raja diserahkan kepemimpinannya kepada seorang ulama, sejak itulah peradilan perdata menjadi Peardilan Serambi yang menjadi cikal bakal keberadaan Pengadilan Agama Indramayu pada saat ini;

Dikatakan Pengadilan Serambi, karena peradilan tersebut melaksanakan kegiatannya bertempat di Serambi Mesjid. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda Pengadilan Serambi yang telah begitu kuat keberadaannya akhirnya diakui sebagai suatu peradilan Negara, sehingga dasar hokum keberadaannya yang semula hanya berdasarkan peraturan Swaprajadiganti dengan diundangkannya Stbl.1882 no. 152 dengan sebutan Raad Agama.

Pada tahun 1937 peraturan perundang-undangan tersebut diganti oleh Stbl No. 116 dan 610 Tahun 1937 yang intinya selain mengurangi kewenangan Peradilan Agama (yang hanya tersisa kewenangan menangani masalah cerai talak, Rujuk dan Nafkah Isteri), juga adanya pembentukan Peradilan Tingkat Banding yang berkedudukan di Batavia (kini Jakarta) dengan sebutan Mahkamah Islam Tinggi;

Berdasarkan Stbl tersebut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu pada saat itu terdiri dari seorang ulama yang menjabat Ketua, dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 orang ulama dan sebanyak-banyaknya 8 orang ulama dan beberapa orang staf, trcatat dalam sejarah akhir pemerintahan Kolonial Belanda dan Jepang, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Indramayu adalah K. BASARI dan K. ZAEN.

Status para hakim dan pegawainya hanya merupakan tenaga honorer yang gajinya diambilkan dari hasil pengelolaan biaya perkara, kecuali Ketua ia berstatus Pegawai Negeri yang digaji oleh Negara, itupun dalam kedudukannya sebagai Penghulu Landrad, bukan sebagai Ketua Pengadilan Agama.

Sampai periode ini pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Indramayu dilakukan langsung oleh Gubernur Jenderal, dan berkantor di Komplek Masjid Agung Indramayu.

Setelah Kemerdekaan sampai dengan Sekarang

Pada awal kemerdekaan RI Pengadilan Agama pembinaan dan pengawasannya berada di bawah Departemen Kehakiman. Dan oleh karena pada saat itu Jakarta diduduki oleh tentara sekutu, maka pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan Banding dari Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan Menteri Kehakiman No. 12 dipindahkan ke Surakarta. Pada saat itu kepemimpinan Pengadilan Agama Indramayu di bawah kendali K. RAIS.

Setelah didirikan Departemen Agama maka berdasarkan penetapannya No. 1/SD tanggal 03 Januari 1946 pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama dialihakn dari Departemen Kehakiman ke Departemen Agama. Sampai pemerintahan orde lama Pengadilan Agama Indramayu dipimpin oleh K. Fakih, K.H. Mansur dan KH. Ridwan;  

Sampai kurun waktu 1974/1975 peran dan fungsi Pengadilan Agama Indramayu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman belum terasa menonjol, sehingga sampai saat itu keberadaan Pengadilan Agama Indramayu masih kurang diminati orang untuk menjadi pegawainya;

Peran dan Fungsi Pengadilan Agama Indramayu dalam melaksanakan tugas penegakkan hokum dan keadilan dalam masyarakat Kabupaten Indramayu mulai menonjol sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sejak itu perkembangan perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Agama Indramayu terus melonjak, hingga mencapai 1000 perkara dalam satu bulannya;

Melihat pesatnya perkembangan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Indramayu, maka baik pemerintah pusat maupun daerah menyadari bahwa dalam berbagai aspek, terutama aspek sarana dan prasarananya perlu ditingkatkan, maka kantor Pengadilan Agama Indramayu yang semula berkantor di Komplek Mesjid Agung Indramayu pada tahun 1980 dipindahkan ke Jl. Di. Panjaiatan Nomor 66 Indramayu.Sedangkan kepemimpinannya yang semula dijabat oleh seorang Kiyai diganti oleh sarjana-sarjana syari’ah. Dan tercatat Sarjana Syari’ah yang pertama kali menjabat Ketua Pengadilan Agama Indramayu adalah Drs. Ahim Ibrahim dan Drs. Sualim, SH. dan sekarang keduanya telah purna bhakti dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama (Bandung, Mataram dan Banjarmasin); 

Pembinaan Pengadilan Agama sejak Tahun 1977

Dengan semakin pesatnya perkembangan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama termasuk ke Pengadilan Agama Indramayu, dan begitu pula seiring semakin pesatnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka untuk membuka peluang upaya hukum kasasi, Mahkama Agung telah mengeluarkan Peraturan No. 1 tahun 1977 tentang jalur Pengadilan dalam pemreiksaan Kasasi dalam perkara perdata oleh Pengadilan Agama dan Peradilan Militer disertai surat Edaran Nomor : MA/Pem/0921/1977. Kemudian untuk keseragaman nama Pengadilan Agama diseluruh Indonesia (sebelumnya nama Pengadilan Agama bermacam-macam yaitu Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura, Kerapatan Kadiuntuk Kalimantan Selatan kecuali Kabupaten Kotabaru dan Mahkama Syar’iyah untuk wilayah propinsi lainnya), oleh Menteri Agama dikeluarkan keputusan No. 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 dengan nama Pengadilan Agama bagi Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama bagi Pengadilan tingkat Banding.

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut maka Mahkamah Islam Tinggi yang telah berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama, yang semula hanya ada satu yang berkedudukan di Solo, oleh pemerintah pada setiap propinsi didirikan cabang-cabangnya (melalui keputusan Menteri Agama No. 95 tahun 1982. Mahkamah Islam Tinggi di Solo dipindahkan kembali ke Jakarta). Untuk Pengadilan Agama Indramayu, pengadilan tingkat bandingnya masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama cabang Bandung. Kondisi ini diakhiri sampai dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan sejak itulah Mahkamah Agung semakin intensip bersama-sama dengan Departemen Agama membina Pengadilan Agama terutama dalam bidang tehnis yustisial.

Pengadilan Agama sejak Tahun 1989

Meskipun peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam kehidupan masyarakat Indramayu sudah begitu menonjol dalam tugas penegakan hukum dan keadilan dibidang hukum keluarga, akan tetapi beberapa permasalahan yang diwariskan oleh Pemerintah Kolonial masih tetap melekat dan dirasakan oleh Pengadilan Agama Indramayu seperti misalnya ketiadaannya hukum acara Islam, keharusan adanya pengukuhan atas putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak adanya lembaga kejurusitaan dan lain-lain. Yang berakibat timbulnya citra seolah-olah Pengadilan Agama Indramayu berada diluar kerangka sistem tata hukum Nasional.

Keadaan ini berakhir setelah diundangkannya Undang-Undag No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 14 Desember 1989, yang oleh Presiden disahkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 29 Desember 1989. Dengan demekian Pengadilan Agama Indramayu telah mencapai kedudukannya yang kokoh sebagai Pengadilan yang sesungguhnya ( Court of Law ) dan ia telah dapat menjalankan putusanya sendiri tanpa harus menggantungkan kepada Pengadilan lain yaitu Pengadilan Negeri, sampai priode ini pembinaan dan pengawasan masih dilakukan oleh Departemen Agama dan Mahkama Agung RI.

Pengadilan Agama sejak 1 Juli 2004

Sejalan dengan derasnya arus reformasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) telah melahirkan TAP MPR No. X / MPR / 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang salah satu isinya yakni Bab IV c. 2 huruf (a) menurut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi Yudikatif san Eksekutif. Tindak lanjut dari hal tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 yang inti isinya bahwa pembinaan dan pengawasan Pengadilan termasuk Pengadilan Agama Indramayu tidak lagi berada dibawah Departemen Agama dan Mahkama Agung RI, akan tetapi dalam sebagai bidang, baik bidang organisasi, Finansial, keuangan maupun bidang teknis kesemuanya berada dibawah Mahkama Agung.

Kehendak Undang-Undang tersebut baru dapat direalisasikan setelah di Undangkannya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan telah dilaksanakan serah terimanya oleh Menteri Agama RI kepada Mahkama Agung RI pada tanggal 1 Juli 2004 pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Indramayu telah sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung sama dengan Peradilan-Peradilan yang lain.

KONDISI OBYEKTIF
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Tahap pertama dibangun dari dengan dana APBN dengan dip Nomor 100/XXV/3/77 tanggal 09 MAret 1977 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 1978, tahap kedua dibangun pada tahun 1981 total luas bangunan yang dipakai Pengadilan Agama Indramayu 920 M2 termasuk lantai dua yang dibangun pada tahun 1998 dipergunakan untuk ruangan Hakim dan Panitera Pengganti.

Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 1.244 M2, tanah tersebut berbatasandengan:

> Sebelah Timur                : Kantor Bank Rakyat Indonesia
> Sebelah Utara                : Perumahan Penduduk
> Sebelah Barat                : Kantor Dolog
> Sebelah Selatan            : Jalan Raya DI. Panjaitan

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Pengadilan Agama Indramayu membawahi31Kecamatan.


Berkenaan dengan hal tersebut guna tercapainya program kerja Pengadilan Agama tahun 2009 telah ditetapkan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja terhadap seluruh pegawai sehingga akan tercapai peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan.
  2. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  3. Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menetapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum ;
  4. Menertibkan proses penerimaan perkara denga menerima pendaftaran perkara melalui loket ;
  5. Menerapkan keterbukaan tentang biaya perkara dengan memasang papan visualisasi panjar biaya perkara ;

Pengadilan Agama sejak 2 Januari 2014

Dengan tingginya volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Indramayu yang mencapai rata-rata 9000 perkara pertahun, Gedung Kantor Pengadilan Agama Indramayu yang berlokasi di Jl. DI Panjaitan Nomor 66 dengan luas gedung kurang lebih 900 M2 dan luas tanahnya kurang lebih 1400 M2 sudah tidak memadai lagi untuk menampung pihak-pihak yang berperkara, maka dengan pertimbangan tersebut, melalui Pengadaan Belanja Modal Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2007 mendapatkan Pengadaan tanah seluas 5000 M2 dan Belanja Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Indramayu pada Tahun 2010 sampai dengan 2012 (Tiga Tahap) dengan luas gedung 1600 M2 (dua lantai) dan menghabiskan anggaran kurang lebih 9 Milyar Rupiah dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berkat dukungan dari Mahkamah Agung RI, PTA Bandung dan seluruh jajaran PA Indramayu, sejak awal tahun 2014 Kantor Pengadilan Agama Indramayu telah menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 2 A Sindang-Indramayu;

Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 5000 M2, tanah tersebut berbatasandengan:

> Sebelah Timur               : Gelanggang Olahraga (GOR Singalodra)
> Sebelah Utara                : Kantor Cabang JNE EXPRESS
> Sebelah Barat                : Perumahan Penduduk
> Sebelah Selatan            : Kompleks Masjid Abdurrahman Basuri

(FOTO GEDUNG BARU)

tampak halaman depan
Tampak Depan
Tampak Samping