PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

 

PEDOMAN DAN MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
2. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
3. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSUMBER PADA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010

1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3. Lampiran I - Perencanaan
4. Lampiran II - Barang
5. Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8. Lampiran V - Jasa Lainnya
9. Lampiran VI - Swakelola

 

ALAMAT PEJABAT PENGADAAN / POKJA PBJ

Proses dan surat menyurat terkait dengan pengadaan barang/jasa di Pengadilan Agama Indramayu dialamatkan ke :

Kantor Pengadilan Agama Indramayu

Jalan. M.T. Haryono No. 2A, Sindang - Indramayu. 45222

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telp/Fax. : (0234) 273880

Read More

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, selain membawa suasana baru pada dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, juga turut membawa warna baru pada regulasi turunanannya. Salah satunya adalah terkait Standar Dokumen Pengadaan yang menjadi acuan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah di Seluruh K/L/PD.

Oleh karena ini Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah sebagai regulator merilis Standar Dokumen Pengadaan yang baru per-bulan November 2018. Standar Dokumen Pengadaan ini akan menjadi acuan atau format utama untuk dokumen pengdaan pada proses tender atau seleksi. Adapun SDP yang baru dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain, SDP untuk pengadaan barang, Jasa konsultansi, dan Jasa Lainnya. (dikutip dari : https://inaproc.id/berita/Pengumuman/LKPP-Resmi-Keluarkan-Format-Standar-Dokumen-Pengadaan-Terbaru)

Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terupdate dapat diunduh pada link berikut SDP PENGADAAN

Read More

Mekanisme Keberatan Dan Pengaduan Atas Hasil Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
2. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
3. Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:
   1. Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
   2. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau
   3. Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau
   4. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
4. Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.
5. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang;
   2. Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
   3. Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun.
   4. Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru.
6. Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

Read More

• LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BMN | 14/10/2024

Read More

Belum ada Pengadaan Barang dan Jasa.

Terima kasih.

Read More